PKPA Nias Bersinergi Mengagas Panduan Penyusunan ARHA Bagi Pendamping Desa di Kota Gunungsitoli

Melawan Kekerasan Pada Anak

0 439

Pada 7 Februari 2018 yang lalu, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menginisiasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). FGD tersebut diselenggarakandalam rangka pembuatan “Panduan Penyusunan Anggaran yang Responsif Hak Anak bagi Pendamping Desa” di Kota Gunungsitoli. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (DPMDK), tenaga ahli P3MD, RRI, Forum Anak Kota Gunungsitoli dan dari Tim Yaahowu.ID.

Di awal kegiatan, Direktur Eksekutif PKPA yakni Keumala Dewi memberi penjelasan mengenai Anggaran Responsif Hak Anak (ARHA). ARHA merupakan anggaran yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah, baik di tingkat Desa hingga Provinsi perlu memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dalam menyusun setiap anggaran program pembangunan; terutama dalam hal ini adalah program pembangunan di Desa.

Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi memberi penjelasan seputar ARHA. (Dokumentasi Tim Ya’ahowu.ID, 2018)

ARHA juga merupakan anggaran yang memberi atau mengakomodasi: hak anak untuk mendapatkan tumbuh kembang, mampu berpartisipasi dan terbebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi. ARHA juga berfungsi mendorong terpenuhinya hak-hak anak. Karenanya, seluruh komponen sistem perlindungan hak anak harus mampu bekerja dengan optimal.Yakni lewat upaya untuk mewujudkan norma/aturan, kelembagaan dan proses yang mendukung sistem perlindungan hak anak.

Anggaran yang berpihak pada anak memiliki konsep,yaknimenjadi refleksi dari kebijakan pemerintah, serta menjadi alat untuk menguji dan mengukur komitmen sehubungan dengan janji-janji politiknya. Sehingga, dapat dilihat apakah anak menjadi salah satu isu prioritas dalam kebijakan dan pembangunanoleh pemerintah. Hal ini kemudian dapat juga diketahui dari alokasi anggaran untuk pemenuhan hak-hak anak.Hal ini wujud daristrategi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengintegrasikan isu anak ke dalam proses penganggaran pada semua sektor pembangunan. Dari hal-hal tersebut maka dapat dilihat dan diukur, apakah pemerintah sudah bersungguh-sungguh menjalankan komitmennya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak.

ARHA bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap hak anak, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan seluruh sistem perlindungan hak anak secara memadai. Adapun ciri-ciri anggaran yang berpihak pada anak, yakni: yang langsung kepada anak (sistem kesos & hukum) dan yang tidak langsung (capacity building & advocacy). Ciri yang langsung kepada anak dapat dilihat dari: 1). adanya alokasi anggaran untuk pembebasan biaya terhadap akses layanan hak dasar anak; akta lahir, pendidikan, kesehatan, perlindungan korban KEPP, ABH dll. 2). Adanya alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana publik yang ramah anak (misalnya pustu/puskesmas , sekolah, jalan, sumber air bersih, fasilitas olah raga, bermain, dll. 3). Alokasi anggaran untuk pengembangan organisasi dan ruang partisipasi anak. 4). Alokasi anggaran untuk program khusus anak dari keluarga miskin, pekerja anak, anak terpinggirkan, putus sekolah, anak berkebutuhan khusus,dll.

Sedangkan ciri anggaran yang berpihak pada anak – yang tak langsung, berupa: 1). alokasi anggaran untuk pembuatan profile anak dari level desa sampai provinsi, dan perbaikan database anak secara berkala. 2). Alokasi anggaran untuk penguatan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan anak, seperti rumah perlindungan korban, panti asuhan, OBH Anak, peningkatan kapasitas guru, forum diversi dan RJ, dll. 3). Alokasi anggaran untuk penyusunan regulasi dan evaluasi kebijakan yang berpihak pada anak. Dan 4). anggaran untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan keluarga miskin.

PKPA Nias selaku lembaga non-profit yang menginisiasi kegiatan tersebut, berupaya untuk menampung berbagai aspirasi dari peserta, untuk keperluan menyusun buku panduan penyusunan Anggaran Responsif Hak Anak bagi pendamping desa yang berada dalam lingkup daerah Kota Gunungsitoli. Buku tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi training of trainer bagi pendamping desa, dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan responsif kepada anak. Sehingga, dengan adanya buku panduan ARHA ini mampu mendorong terwujudnya pemenuhan hak-hak anak dan terbangunnya sistem perlindungan hak-hak anak di Kota Gunungsitoli.

Sebagaimana kita kita ketahui, bahwa Kota Gunungsitoli terdiri atas enam wilayah kecamatan, yakni: Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Utara, dan Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa. Kota Gunungsitoli memiliki jumlah desa sebanyak 101 desa/kelurahan (Kota Gunungsitoli Dalam Angka, 2017), dimana 98 desa berada di daerah pedesaan (rural), dan 3 lainnya berada di daerah perkotaan (urban). Merujuk pada Nias Dalam Angka (2017), jumlah penduduk di Kota Gunungsitoli adalah sebanyak 137.693 jiwa. Sekitar 44,5%-nya adalah penduduk dengan kategori usia anak, dan dimungkinan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

PKPA mencatat, pada tahun 2017 yang lalu ada sebanyak 76 kasus yang menyangkut anak di seluruh kepulauan Nias; sebanyak 44 dari kasus-kasus tersebut ditangani oleh P2TP2A, dan sisanya ditangani oleh PKPA. Menurut kajian dan advokasi yang dilakukan oleh PKPA di lapangan, kondisi anak-anak di Kota Gunungsitoli hingga hari ini, tidak baik-baik saja. Anak-anak di Kota Gunungsitoli masih ada yang tinggal di wilayah miskin perkotaan (wilayah kumuh), masih ada anak-anak korban kekerasan, juga anak-anak korban ekspoitasi seksual. Masih ditemui juga pekerja/buruh anak (penambang batu, pemulung, pekerja rumah tangga, penjaga toko, dll). Anak-anak difabel juga masih mengalami kesulitan dalam berbagai akses kehidupannya, juga masih ada anak-anak yang belum memiliki identitas resmi.

Di Kota Gunungsitoli juga masih ditemui anak-anak korban penyalahgunaan narkoba, serta masih ada anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Keberadaan anak-anak terlantar, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah juga masih ada di daerah Kota Gunungsitoli. Masih ditemukan juga anak-anak yang belum memiliki jaminan kesehatan, belum mendapat ASI Ekslusif, dan juga masih ada anak-anak yang mengalami kurang gizi. Anak-anak juga masih ditemui yang hidup di rumah yang tidak layak huni, sulit akses air bersih, dan rumah tidak memiliki MCK. Anak-anak juga masih mengalami kesulitan dalam hal akses yang jauh untuk ke sekolah karena tidak adanya angkutan umum. Masih tingginya juga kecelakaan lalu lintas di Gunungsitoli yang dialami oleh anak. Selain itu, PKPA juga menemukan bahwa anak belum dilibatkan dalam berbagai pembangunan di Kota Gunungsitoli.

Hal di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua Forum Anak Kota Gunungsitoli pada kesempatan FGD tersebut. Ketua Forum Anak Kota Gunungsitoli mengungkapkan bahwa masih sangat minim anak dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan dan kebijakan di daerah Kota Gunungsitoli. Karenanya, Forum Anak Kota Gunungsitoli mengharapkan adanya keterlibatan anak dalam pembahasan-pembahasan kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga apa yang menjadi aspirasi anak mampu didengarkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah mulai dari level Desa, harus memastikan bahwa dalam proses penganggaran, harus selalu menggunakan azas partisipatif masyarakat dan anak. Sehingga dalam setiap program atau kegiatan yang dibuat oleh pemerintah dapat menjawab kebutuhan anak. Hal ini merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana Pemerintah Desa dimandatkan untuk menyusun rencana kerja pembangunan Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; tanpa terkecuali anak-anak.

Oleh karenanya, mengingat dan menimbang bahwa anak merupakan tanggung jawab kita bersama, yang kelak akan menjadi generasi yang melanjutkan perjuangan bangsa, maka ARHA menjadi bagian yang tidak boleh dipandang sebelah mata, baik oleh pemerintah, dan juga masyarakat. Diharapkan dengan ARHA dan kehadiran buku panduan penyusunan Anggaran Responsif Hak Anak bagi pendamping desa – selaku scope yang bisa dikategorikan paling dasar dalam tatanan masyarakat – menjadi hal yang yang dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi pendamping desa dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. Buku panduan ARHA bagi pendamping desa tersebut, nantinya akan berisi: defenisi anak dan hak-hak anak, regulasi tentang desa, pengolaan anggaran di desa, pendamping desa dan pendamping lokal desa, partisipasi anak dan forum desa, penyusunan anggaran dana desa yang responsif anak, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa responsif anak.

Sehingga, dengan adanya buku panduan ARHA diharapakan mampu mendorong terwujudnya pemenuhan hak-hak anak dan terbangunnya sistem perlindungan hak-hak anak yang saling bersinergi; antara pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat.

Foto bersama “Melawan Kekerasan Pada Anak”, dengan pelaksana dan peserta FGD. (Dokumentasi Tim Ya’ahowu.id, 2018)

 

 

Be Smart, Read More Artikel dari Penulis

Comments

Loading...