Saya Masih Anak, Saya Diperkosa, Saya Punya Anak, Lalu Salahkah Saya?

0 1.342

Mungkin anda sebagai pembaca merasa sedikit aneh membaca tulisan ini nantinya. Kata dan topik yang dibicarakan terkesan tabu dan aib dibicarakan di muka umum. Namun, tulisan ini ingin mengajak kita berpikir pada polemik yang dialami kaum perempuan, khususnya anak perempuan.

Siapa Anak?
Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Jika menelisik permasalahan perempuan, anak di bawah umur, dan kekerasan seksual sudah menjadi hal yang tidak jarang kita dengar dan saksikan di berbagai media.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2016 merekam 3.581 kasus pelanggaran terhadap hak anak. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.002 kasus, di dalamnya adalah anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerkosaan, pencabulan, dan sodomi atau pedofilia, dsb) berada pada angka 156 kasus. 1

Sedangkan di Kepulauan Nias sendiri, berdasarkan data unit advokasi PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) Nias selama kurun waktu 2016, pendampingan terhadap ABH ada 86 kasus anak sebagai korban, dengan data anak sebagai korban kekerasan seksual sebanyak 38 kasus. Dalam hal ini pemerkosaan menempati posisi tertinggi yakni 22 kasus, pencabulan 16 kasus. Sedangkan lainnya adalah kasus kekerasan dalam bentuk penganiayaan, KDRT, pembunuhan, penculikan, pencurian, pengancaman dan laka lantas. Hal ini tentunya perlu penanganan serius yang melibatkan berbagai kalangan, baik pemerintahan, masyarakat, maupun stakeholder lainnya.

Asumsi Negatif dan Penolakan
Jika kasus pemerkosaan anak memiliki angka pelaporan 38 di Kepulauan Nias ini, bisa jadi data tersebut hanyalah segelintir yang berhasil dilaporkan kepada pihak terkait, maka telah ada banyak perempuan muda atau anak perempuan di bawah umur yang hamil. Dapat dipastikan akan timbul masalah berikutnya.

Bayangkan saja, ketika seorang anak perempuan yang usianya masih terbilang belia, harus menanggung efek dari tindakan pemerkosaan. Pemerkosaan, bentuk pemaksaan dengan kekerasan, meninggalkan luka, bukan hanya malu ketika terbukti hamil, namun juga berbagai gangguan secara fisik, mental, dan psikologis.

Satu contoh kasus, seorang anak perempuan yang masih berusia 16 tahun. Ia bisu dan tinggal di pelosok desa diperkosa oleh seseorang. Mirisnya, seseorang dimaksud sebagai pelaku justru masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga korban. Si anak beserta keluarga yang berstatus ekonomi menengah ke bawah kemudian memutuskan untuk tidak melaporkan kasus tersebut, menyelesaikannya secara ‘kekeluargaan’ misalnya, dan kemudian hanya membiarkan sang anak “sembuh” seiring berjalannya waktu.

Namun, selama proses itulah sang anak ternyata harus menerima kenyataan bahwa ia hamil sebagai akibat pemerkosaan itu. Tentunya, si anak akan diperhadapkan pada pilihan-pilihan sulit, tetap melanjutkan kehamilannya atau justru menggugurkan kandungannya dengan konsekuensi yang harus ditanggung pasca aborsi.

Mungkin ada yang memutuskan untuk mempertahankan calon bayinya, dengan menerima konsekuensi tanpa suami hingga si anak lahir dan akhirnya menjadi single parent dalam  merawat anak tersebut. Atau mungkin, ada yang memutuskan untuk menggugurkan si anak dengan konsekuensi adanya permasalahan pada sistem reproduksi pasca melahirkan paksa tersebut.

Syukur jika pilihan-pilihan di atas menjadi bagian dari pilihan si anak korban. Lantas, jika ia malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya?

Disini, hal yang utama yang perlu diperhatikan adalah tentang pemahaman dan cara bersikap. Terkadang, kita sebagai orang yang tidak memahami dengan jelas mengenai permasalahan pemerkosaan dan kekerasan pada perempuan lantas menjadi acuh tak acuh atau yang lebih miris menganggap mereka yang menjadi korban adalah “orang hina”. Tak jarang perlakuan diskriminasi hadir setelah kejadian-kejadian kekerasan menimpa seorang perempuan, khususnya anak perempuan di bawah umur. Berbagai cacian dan makian bisa saja muncul, asumsi bahwa tak ada asap jika tak ada api, mungkin saja timbul.

Sebagian berpikir kesalahan terletak pada si anak, mengapa membiarkan hal itu terjadi pada dirinya, kenapa ia tidak bisa melawan, resiko ia suka berdandan dan lain sebagainya opini yang menyudutkan anak. Mungkin tanggapan akan sedikit berbeda jika anak korban dimaksud adalah disabilitas atau penyandang cacat. Apa yang anda pikirkan ketika mendengar seorang anak perempuan di bawah umur, disabilitas, diperkosa, hamil, dan akhirnya melahirkan anak ? Bisa jadi anda akan merasa kasihan, simpatik dan sangat iba. Namun, bila hal itu menimpa anak perempuan lain yang tidak disabilitas? Apa yang akan anda pikirkan dan lakukan?

Dukungan Keluarga
Apa yang menjadi titik poin adalah pemahaman masyarakat yang masih konvensional, bukannya memberikan dukungan kepada korban, tetapi malah memberikan penilaian-penilaian yang membuat para korban semakin terkucilkan di masyarakat.

Berkaca dari pendampingan yang dilakukan PKPA Nias terhadap korban kekerasan seksual, biasanya anak yang menjadi korban, pada awal kejadian pemerkosaan akan sangat ketakutan. Sebagian takut untuk memberitahukan kepada pihak keluarganya kejadian tersebut, hingga akhirnya perut membuncit dan barulah terungkap. Takut jika keluarga malah akan menghukum atau memarahi si anak karena dianggap membawa malu, aib, tidak dapat membela diri dan sebagainya.

“Yang paling penting adalah dukungan dari keluarga, kepercayaan diri korban langsung hilang ketika kejadian pemerkosaan terjadi, tetapi ketika dari keluarga merangkul dan menguatkan korban, maka korban akan tenang mengetahui dirinya diterima di keluarganya sendiri. Penerimaan dan bukan pembenaran terhadap kejadian kekerasan seksual itu.” Ujar Chairidani Purnamawati, Manajer PKPA Kantor Cabang Nias.

Lebih lanjut, Chairidani mengungkapkan bahwa kebanyakan kasus yang datang ke PKPA khususnya kasus kekerasan seksual dikarenakan keluarga sendiri menolak anak perempuan yang telah menjadi korban pemerkosaan tersebut. “Keluarga tidak mau menerima dia lagi dan berkata bahwa ia bukanlah bagian dari keluarga mereka sehingga menyerahkannya ke PKPA saja. Padahal, ketika keluarga ‘membuang’ korban, masyarakat juga akan memiliki mindset yang sama.

Tetapi ketika keluarga sendiri berkata bahwa anak tersebut tetap adalah bagian dari keluarga maka anggapan masyarakat yang menyudutkan korban tidak akan menyulitkan bagi korban sendiri. Kuncinya adalah kata-kata dari keluarga. Lalu, untuk pelaku kekerasan seksual, tidak ada kata damai. Harus dilaporkan ke kepolisian.” Lanjutnya.

Anak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, mereka adalah korban yang harus sama-sama kita beri dukungan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Lantas, apakah kita akan tetap memberi perlakuan yang sama? Atau mencoba untuk berbenah dan memperbaiki anggapan?

Editor : Febriwan Harefa

 

Be Smart, Read More Artikel dari Penulis

Comments

Loading...