Belum Rampung, Draft Ranperda Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Kembali Didiskusikan

0 715

Rancangan Peraturan Daerah RANPERDA Inisiatif DPRD Kota Gunungsitoli tentang Perlindungan Anak telah diinisiasi awal tahun 2017 lalu. Penjelasan umum Ranperda ini pun telah di utarakan pada Rapat Paripurna (20/07/2017) silam oleh Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Hadirat Gea.

Melalui Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Gunungsitoli (3/08/2017) Ridwan Saleh Zega Ketua Komisi I DPRD mengatakan bahwa ternyata Ranperda yang telah disusun tersebut mesti disempurnakan kembali dan harus melalui tahapan public hearing untuk menampung saran-saran dari publik. “Judulnya pun kami sarankan kepada Sekwan untuk disempurnakan, disesuaikan dengan kearifan lokal dan visi misi Walikota Gunungsitoli” Imbuhnya.

Lebih jauh, Kurnia Zebua sebagai Ketua Tim Legislasi mengutarakan penyempurnaan dibutuhkan karena beberapa alasan, salah satunya bahwa dasar hukum tentang substansi materi Ranperda tersebut ada kemiripan dengan Ranperda Provinsi Sumatra Utara. Juga belum menyentuh potensi keunggulan dan kearifan lokal di kota Gunungsitoli. “Ada hal-hal yang seharusnya benar-benar menyentuh anak, misalnya pembatasan anak tidak boleh memesan kamar hotel jika tanpa didampingi oleh orang tua atau wali, larangan miras (misalnya tuo nifarö) dikonsumsi oleh anak atau regulasi yang menyentuh anak-anak pemulung, penambang batu kerikil, penjual kue atau sayur yang memang dipaksa oleh orangtuanya untuk bekerja.”

Kurnia Zebua menambahkan agar draft yang sudah ada diperbarui kembali oleh Sekwan dengan melibatkan pihak ketiga kemudian diserahkan kepada Tim Legislasi lalu diagendakan untuk mendengar pendapat publik dan saat itu nantinya tim perumus akademis turut dihadirkan.

Dalam rapat kerja yang juga dihadiri perwakilan dari Jaringan Peduli Anak Bangsa (JPAB), PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) Nias, bagian Hukum serta Dinas P5A Kota Gunungsitoli, Chairidani Purnamawati selaku manajer PKPA Nias menyarankan agar peninjauan kembali juga dikaitkan dengan Undang – Undang Perlindungan Anak terbaru, Perpu Presiden UU No 17 tahun 2016. “Selain itu, masih banyak lagi yang harus dimasukkan dalam Ranperda ini, UU tentang anak yang terlibat narkotika, forum anak, kerahasiaan identitas anak sebagai korban, serta pelaksanaan sekolah inklusi anak. Dalam ketentuan umum juga sebaiknya dijelaskan definisi-definisi yang digunakan mengenai kekerasan terhadap anak, seperti pengertian anak sebagai korban, anak sebagai pelaku dan sebagainya. Kemudian agar ditambahkan poin tentang pencegahan pada materi Ranperda ini.” Lanjutnya.

Sementara itu, Kadis P5A Kota Gunungsitoli mengharapkan poin tentang perempuan juga dimasukkan bukan hanya tentang anak. Sedangkan JPAB menyarankan agar penyusunan draft Ranperda final ini nantinya melibatkan tokoh agama juga.

“Rapat hari ini memutuskan bahwa Ranperda Perlindungan Anak ini masih banyak materinya yang perlu penyempurnaan agar benar-benar menjawab kebutuhan anak di Kota Gunungsitoli. Pertemuan selanjutnya akan difasilitasi dalam waktu dekat oleh Sekwan dengan melibatkan peserta rapat hari ini, PKPA Nias, JPAB, P5A, bagian Hukum, dan juga dari pihak kepolisian” pungkas Ridwan Saleh Zega.

 

Be Smart, Read More Artikel dari Penulis

Comments

Loading...