Pemkab Nias Komitmen dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

0 742

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Nias khususnya dan di Kepulauan Nias pada umumnya, PKPA Nias bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengadakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perlindungan Orang selama dua hari di aula kantor Bupati Nias (11–12/09/2017). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh camat se-Kabupaten Nias, perwakilan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, perwakilan perempuan dari 10 Kecamatan di Kabupaten Nias, dinas terkait yakni Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, P2TP2A, Pendamping Desa, perwakilan pers dan juga menghadirkan perwakilan yang pernah mengalami trafficking.

Dalam sambutannya, Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM mengatakan bahwa trafficking atau perdagangan orang telah menjadi salah satu bentuk perbudakan modern.

“Berharap peserta yang hadir pada sosialisasi ini menjadi duta-duta yang dapat menyebarkan informasi kepada keluarga dan masyarakat umum untuk mencegah penduduk Kabupaten Nias terutama anak dan perempuan menjadi korban perdagangan manusia”, ujarnya.
“Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapat layanan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan itu gratis.” Tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nias Wa’ozatulo Harefa bahwa P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Nias juga menyediakan layanan pendampingan kepada korban yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan juga mengalami trafficking dimaksud.

“Pelayanan yang kami lakukan dalam hal pemberian informasi, konsultasi hukum dan psikologis, serta pendampingan. Lebih lanjut kami akan bekerjasama dengan PKPA Nias dalam hal pendampingan di rumah aman dan konsultasi hukum lebih lanjut.” Bebernya.

Dari data kepolisian sendiri, trafficking secara langsung seperti jual beli orang secara terang-terangan memang tidak ada datanya. “Namun, modus-modus trafficking terselubung dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Polres Nias.” Ujar Jonnes Zai, Kanit PPA Polres Nias. “Ketika dilaporkan di awal, mungkin hanyalah kekerasan atau penipuan, tetapi ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada indikasi trafficking disana.” Tambahnya.

Sedangkan hasil pemetaan yang dilakukan PKPA Nias di Kabupaten Nias, indikasi traficking dengan modus Buruh Migran telah banyak terjadi. Terselubung dalam iming-iming tawaran pekerjaan di luar Nias dengan gaji atau pendapatan yang tinggi. Namun dalam implementasinya, upah yang dijanjikan tersebut tidak dibayarkan seperti pada awal perekrutan.

“Buruh migran yang mengalami perlakuan seperti itu, tidak mendapat gaji seperti yang dijanjikan di awal, bahkan disuruh untuk membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, tidak mendapat kontrak kerja, utang mengikat, itu sudah menjadi trafficking karena tujuannya mengeksploitasi seseorang, mengakibatkan seseorang bekerja terus menerus dengan alasan utang yang mengikat. Karena pada awal perekrutan, calon pekerja yang berangkat dikatakan bahwa biaya perjalanan sepenuhnya dibiayai oleh perusahaan, namun pembiayaan tersebut pada akhirnya dibebankan kepada pekerja dengan memotong gaji bulanan ketika sudah bekerja di perusahaan dimaksud. Dan pada akhirnya gaji bulanan ternyata tidak mencukupi pembayaran utang dan juga kebutuhan sehari-hari. Makanya banyak penduduk Nias yang menjadi buruh akhirnya tidak dapat keluar dari lingkungan tempat kerja tersebut, karena utang biaya perjalanan dari awal belum terbayarkan, sedangkan beban pekerjaan sangat berat” Ungkap Manajer PKPA Nias Chairidani Purnamawati.

“Isu trafficking dengan modus buruh migran hampir terjadi di semua desa di kecamatan di wilayah  Kabupaten Nias, dikarenakan alasan ekonomi yang rendah. Wilayah yang paling rentan sebenarnya di daerah yang secara geografis cukup jauh dari jalan provinsi, akses jalan sangat susah, dan berada di daerah pedalaman atau pesisir pantai.” Imbuhnya.

“Pertanyaannya, kenapa kasus perdagangan orang ini tidak pernah mencuat?. Itu dikarenakan korban tidak melapor dan juga tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai issu trafficiking itu sendiri. Tentang apa, bagaimana, siapa, dimana dan kenapa-nya trafficking ini.”

Pengalaman korban yang pernah mengalami trafficking dengan modus buruh migran, FZ (38) dari Desa Somi, Kecamatan Gido mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dan pendidikan yang dimilikinya. Ia tidak dapat bersekolah karena biaya sekolah saat itu tidak ada.

“Saat itu, saya tamat SMP dan tidak dapat melanjutkan lagi ke SMA. Tahun 1998 saya pun ikut ketika ada orang dari Torganda merekrut anggota untuk menjadi pekerja di perkebunan sawit. Namun, ternyata kehidupan di perkebunan lebih sulit daripada di Nias, hingga akhirnya aku melarikan diri dari perusahaan itu dan kini kembal ke Nias.” Kenang FZ.

Sementara itu, dalam penjelasannya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Anik Budi Utami mengatakan salah satu kebijakan sub gugus tugas pusat dalam pencegahan TPPO adalah dengan mengadakan sosialisasi seperti yang sedang dilaksanakan sekarang, dan menyusun rencana aksi Pencegahan TPPO (PTPPO) serta pembuatan sarana KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dapat digunakan sebagai bahan ajar pencegahan TPPO.

“Dana desa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ini, makanya perwakilan pendamping desa diundang agar dapat membantu tindak lanjut sosialisasi hari ini. PP nomor 16 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga instruksi Mendagri No. 183/373/Sj/2016 tentang PTPPO paling lambat akhir Februari 2016 dan Pemda mengalokasikan anggaran melalui APBD.” Terangnya.

Di akhir sesi pada hari kedua, seluruh partisipan diminta untuk membuat rencana komitmen yang dapat dimonitoring baik oleh Kementrian maupun lembaga terkait melalui lembaga PKPA Nias dalam hal teknis tindak lanjut sosialisasi PTTPO ini. Dengan demikian, berharap kegiatan sosialisasasi ini dapat berlanjut di komunitas dan mencegah masyarakat Nias menjadi korban perdagangan manusia dengan berbagai modus, apalagi bermoduskan lapangan pekerjaan.

Penulis : Zen
Editor : Febriwan Harefa

 

Be Smart, Read More Artikel dari Penulis

Comments

Loading...